Senin, 14 Juni 2010

Kiprah Ormas dalam Pilkada

Kiprah Ormas dalam Pilkada
Oleh : Khoirul Huda,S.Ag

Posisi organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) pada setiap menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa dikatakan memiliki daya pikat luar biasa. Hal tersebut dapat dipahami karena ormas memiliki sumber daya berupa tokoh-tokoh berpengaruh dan struktur organisasi hingga pelosok desa/kelurahan. Lebih dari itu, ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah jelas memiliki anggota yang sangat banyak. Itu berarti sangat potensial untuk mendulang dukungan suara bagi pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Karena alasan itulah, hampir semua calon yang akan berlaga dalam pilkada berupaya sekuat tenaga untuk meraih dukungan ormas. Atau paling tidak, dukungan tersebut bisa diberikan melalui tokoh-tokoh berpengaruh yang dimiliki ormas.

Maka, tidak mengherankan para calon harus rela ''sowan" ke pimpinan ormas sebagai ''kulonuwun politik". Budaya sowan itu dijalani untuk memperoleh restu dan dukungan politik. Bagi para calon, restu dan dukungan dari tokoh ormas atau kiai berpengaruh akan bisa memberikan energi dan kepercayaan diri untuk mengarungi kompetisi yang begitu ketat dalam pilkada langsung. Budaya sowan politik tersebut sesungguhnya merupakan sesuatu yang lumrah dijalankan para politisi yang ingin maju dalam pilkada. Sebab, dalam pilkada langsung, jelas dibutuhkan dukungan banyak pihak, terutama mereka yang memiliki basis massa.

Di samping harus menjalani safari politik ke pimpinan organisasi, strategi yang sering dilakukan para calon adalah mengidentifikasi diri sebagai anggota atau simpatisan ormas tertentu. Tampaknya, cara itu sangat efektif untuk memengaruhi emosi pimpinan dan anggota ormas. Dengan strategi itu, para calon dapat menyatakan bahwa dirinya memiliki kedekatan emosional dengan ormas. Apalagi, dalam proses identifikasi diri itu diikuti janji-janji politik. Misalnya, akan membantu pelaksanaan program kerja ormas. Strategi lain adalah merekrut pimpinan ormas yang memiliki basis massa untuk menjadi pasangannya. Jika strategi itu tidak berhasil, cara yang ditempuh adalah merekrut pimpinan ormas berpengaruh untuk dijadikan tim sukses.

Fenomena tersebut umumnya dijumpai dalam setiap pelaksanaan pilkada. Dalam situasi seperti itu, ormas dituntut menentukan sikap politik yang tegas. Sebab, perekrutan pimpinan dan anggota ormas sebagai pasangan calon maupun tim sukses dalam tingkat tertentu bisa memengaruhi soliditas organisasi. Dapat dibayangkan jika dalam satu ormas ada beberapa pimpinan yang turut bertarung dalam pilkada, pasti akan muncul friksi di internal organisasi. Akibatnya, semangat kebersamaan dan ukhuwah yang telah terjalin terganggu oleh kepentingan politik setiap calon.

Pertarungan Pilkada 2010 di 18 kabupaten/kota se-Jatim hampir dipastikan akan diwarnai munculnya beberapa calon yang berlatar belakang ormas berbeda. Bahkan, di suatu kabupaten/kota dapat muncul beberapa pasangan calon dan tim sukses yang berasal dari satu ormas. Nah, dalam situasi persaingan memperebutkan posisi bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota tersebut, gesekan yang melibatkan kelompok elite di suatu ormas sangat rentan terjadi. Akan lebih berbahaya lagi jika gesekan kepetingan elite berlanjut hingga di tingkat akar rumput. Jika itu yang terjadi, harmonisasi dalam kehidupan sosial keberagamaan pasti terganggu.

Pilihan Sikap Politik

Menurut saya, ada beberapa alternatif yang bisa diambil pimpinan ormas dalam merespons dinamika politik menjelang pilkada di Jatim. Pertama, pimpinan ormas bisa bersikap mendukung terhadap salah satu calon. Dengan sikap itu, ormas akan berusaha memaksimalkan sumber daya, mulai pimpinan, kiai, anggota, hingga amal usaha, untuk mendukung dan bahkan mengampanyekan calon tertentu. Sikap itu jelas sangat berisiko. Apalagi jika calon tersebut tidak memiliki kredibilitas, kapasitas, dan akseptabilitas yang tinggi. Di samping itu, sikap politik tersebut jelas sangat rawan dan bisa memunculkan pro-kontra di internal organisasi.

Faktanya, dalam setiap pemilu, aspirasi politik anggota dan pimpinan ormas dapat dipastikan tersebar di banyak partai politik. Jika saja partai-partai politik tersebut manjagokan calon berbeda, dapat dibayangkan ongkos sosial yang harus ditanggung ormas. Karena itu, sikap politik anggota ormas sesungguhnya tidak bisa diarahkan dengan hanya memilih satu pasangan calon tertentu. Situasi yang kurang lebih sama juga terjadi dalam hubungan kiai dan santri. Dalam urusan keagamaan, biasanya santri masih mendengarkan fatwa kiai. Tetapi, dalam urusan politik, hubungan kiai dan santri akan sangat longgar. Artinya, pilihan politik kiai sangat mungkin berbeda dengan santrinya. Dengan demikian, alternatif pertama itu seharusnya dihindari pimpinan ormas.

Kedua, pimpinan ormas bisa bersikap dengan berdiam diri dan masa bodoh terhadap perkembangan politik di daerah. Alternatif kedua itu tentu sama ekstremnya dengan yang pertama. Jika alternatif pertama mendukung salah satu calon, sikap yang kedua menunjukkan bahwa ormas bersikap seolah apatis dan tidak mau peduli pada pilkada. Jika sikap itu yang diambil, berarti pimpinan ormas tidak berusaha memberikan kontribusi terhadap dinamika politik di daerah. Padahal, dukungan politik itu sangat penting bagi ormas untuk menjalankan kegiatan dakwahnya.

Ketiga, pimpinan ormas dapat bersikap dual position. Sikap itu mengharuskan pimpinan ormas mampu mencitrakan diri sebagai organisasi yang tidak secara tegas mendukung atau menolak pasangan calon tertentu. Dalam posisi tersebut, ormas bisa ikut ''bermain" guna memperoleh keuntungan dari beberapa pasangan calon potensial. Posisi dual position juga dapat ditempuh ormas melalui kerja sama dengan partai politik dan anggota DPRD yang memiliki kedekatan emosional. Dalam hal ini, ormas secara organisatoris bisa menyatakan tidak mendukung calon tertentu, tetapi cukup menegosiasikan aspirasi politiknya pada partai politik dan para legislator. Sikap dual position itu mengharuskan pimpinan ormas pintar bermain di atas panggung sandiwara. Dengan meminjam istilah Erving Guffman dalam teori dramaturgi, ormas harus mampu membedakan penampilan dalam dua domain. Yakni, panggung depan (front region) dan panggung belakang (back stage). Panggung depan adalah tempat melakukan pertunjukan, sedangkan panggung belakang merupakan wajah sesungguhnya. Melalui panggung belakang itulah, sikap politik sesungguhnya dari ormas dikemukakan.

Keempat, pimpinan ormas dapat bersikap kritis dan konstruktif. Itu berarti ormas harus bersikap kritis terhadap semua calon. Dalam posisi tersebut, ormas harus melihat secara cermat track record semua calon. Selanjutnya ormas cukup memberikan kriteria calon yang dibutuhkan sesuai dengan tantangan yang dihadapi setiap daerah. Jika posisi itu yang diambil, ormas akan lebih leluasa dan tidak memiliki beban politik ketika harus memberikan fatwa berupa landasan normatif dan etik.

Dari beberapa alternatif tersebut, rasanya posisi yang paling mungkin diambil pimpinan ormas adalah bersikap kritis dan konstruktif. Sikap kritis dan konstruktif itu akan memberikan keuntungan bagi ormas sehingga bisa memainkan peran pada level high politics dan tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis.
Diposting oleh MUHADI di 13.26

Senin, 14 Juni 2010

Kiprah Ormas dalam Pilkada

Kiprah Ormas dalam Pilkada
Oleh : Khoirul Huda,S.Ag

Posisi organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) pada setiap menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa dikatakan memiliki daya pikat luar biasa. Hal tersebut dapat dipahami karena ormas memiliki sumber daya berupa tokoh-tokoh berpengaruh dan struktur organisasi hingga pelosok desa/kelurahan. Lebih dari itu, ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah jelas memiliki anggota yang sangat banyak. Itu berarti sangat potensial untuk mendulang dukungan suara bagi pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Karena alasan itulah, hampir semua calon yang akan berlaga dalam pilkada berupaya sekuat tenaga untuk meraih dukungan ormas. Atau paling tidak, dukungan tersebut bisa diberikan melalui tokoh-tokoh berpengaruh yang dimiliki ormas.

Maka, tidak mengherankan para calon harus rela ''sowan" ke pimpinan ormas sebagai ''kulonuwun politik". Budaya sowan itu dijalani untuk memperoleh restu dan dukungan politik. Bagi para calon, restu dan dukungan dari tokoh ormas atau kiai berpengaruh akan bisa memberikan energi dan kepercayaan diri untuk mengarungi kompetisi yang begitu ketat dalam pilkada langsung. Budaya sowan politik tersebut sesungguhnya merupakan sesuatu yang lumrah dijalankan para politisi yang ingin maju dalam pilkada. Sebab, dalam pilkada langsung, jelas dibutuhkan dukungan banyak pihak, terutama mereka yang memiliki basis massa.

Di samping harus menjalani safari politik ke pimpinan organisasi, strategi yang sering dilakukan para calon adalah mengidentifikasi diri sebagai anggota atau simpatisan ormas tertentu. Tampaknya, cara itu sangat efektif untuk memengaruhi emosi pimpinan dan anggota ormas. Dengan strategi itu, para calon dapat menyatakan bahwa dirinya memiliki kedekatan emosional dengan ormas. Apalagi, dalam proses identifikasi diri itu diikuti janji-janji politik. Misalnya, akan membantu pelaksanaan program kerja ormas. Strategi lain adalah merekrut pimpinan ormas yang memiliki basis massa untuk menjadi pasangannya. Jika strategi itu tidak berhasil, cara yang ditempuh adalah merekrut pimpinan ormas berpengaruh untuk dijadikan tim sukses.

Fenomena tersebut umumnya dijumpai dalam setiap pelaksanaan pilkada. Dalam situasi seperti itu, ormas dituntut menentukan sikap politik yang tegas. Sebab, perekrutan pimpinan dan anggota ormas sebagai pasangan calon maupun tim sukses dalam tingkat tertentu bisa memengaruhi soliditas organisasi. Dapat dibayangkan jika dalam satu ormas ada beberapa pimpinan yang turut bertarung dalam pilkada, pasti akan muncul friksi di internal organisasi. Akibatnya, semangat kebersamaan dan ukhuwah yang telah terjalin terganggu oleh kepentingan politik setiap calon.

Pertarungan Pilkada 2010 di 18 kabupaten/kota se-Jatim hampir dipastikan akan diwarnai munculnya beberapa calon yang berlatar belakang ormas berbeda. Bahkan, di suatu kabupaten/kota dapat muncul beberapa pasangan calon dan tim sukses yang berasal dari satu ormas. Nah, dalam situasi persaingan memperebutkan posisi bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota tersebut, gesekan yang melibatkan kelompok elite di suatu ormas sangat rentan terjadi. Akan lebih berbahaya lagi jika gesekan kepetingan elite berlanjut hingga di tingkat akar rumput. Jika itu yang terjadi, harmonisasi dalam kehidupan sosial keberagamaan pasti terganggu.

Pilihan Sikap Politik

Menurut saya, ada beberapa alternatif yang bisa diambil pimpinan ormas dalam merespons dinamika politik menjelang pilkada di Jatim. Pertama, pimpinan ormas bisa bersikap mendukung terhadap salah satu calon. Dengan sikap itu, ormas akan berusaha memaksimalkan sumber daya, mulai pimpinan, kiai, anggota, hingga amal usaha, untuk mendukung dan bahkan mengampanyekan calon tertentu. Sikap itu jelas sangat berisiko. Apalagi jika calon tersebut tidak memiliki kredibilitas, kapasitas, dan akseptabilitas yang tinggi. Di samping itu, sikap politik tersebut jelas sangat rawan dan bisa memunculkan pro-kontra di internal organisasi.

Faktanya, dalam setiap pemilu, aspirasi politik anggota dan pimpinan ormas dapat dipastikan tersebar di banyak partai politik. Jika saja partai-partai politik tersebut manjagokan calon berbeda, dapat dibayangkan ongkos sosial yang harus ditanggung ormas. Karena itu, sikap politik anggota ormas sesungguhnya tidak bisa diarahkan dengan hanya memilih satu pasangan calon tertentu. Situasi yang kurang lebih sama juga terjadi dalam hubungan kiai dan santri. Dalam urusan keagamaan, biasanya santri masih mendengarkan fatwa kiai. Tetapi, dalam urusan politik, hubungan kiai dan santri akan sangat longgar. Artinya, pilihan politik kiai sangat mungkin berbeda dengan santrinya. Dengan demikian, alternatif pertama itu seharusnya dihindari pimpinan ormas.

Kedua, pimpinan ormas bisa bersikap dengan berdiam diri dan masa bodoh terhadap perkembangan politik di daerah. Alternatif kedua itu tentu sama ekstremnya dengan yang pertama. Jika alternatif pertama mendukung salah satu calon, sikap yang kedua menunjukkan bahwa ormas bersikap seolah apatis dan tidak mau peduli pada pilkada. Jika sikap itu yang diambil, berarti pimpinan ormas tidak berusaha memberikan kontribusi terhadap dinamika politik di daerah. Padahal, dukungan politik itu sangat penting bagi ormas untuk menjalankan kegiatan dakwahnya.

Ketiga, pimpinan ormas dapat bersikap dual position. Sikap itu mengharuskan pimpinan ormas mampu mencitrakan diri sebagai organisasi yang tidak secara tegas mendukung atau menolak pasangan calon tertentu. Dalam posisi tersebut, ormas bisa ikut ''bermain" guna memperoleh keuntungan dari beberapa pasangan calon potensial. Posisi dual position juga dapat ditempuh ormas melalui kerja sama dengan partai politik dan anggota DPRD yang memiliki kedekatan emosional. Dalam hal ini, ormas secara organisatoris bisa menyatakan tidak mendukung calon tertentu, tetapi cukup menegosiasikan aspirasi politiknya pada partai politik dan para legislator. Sikap dual position itu mengharuskan pimpinan ormas pintar bermain di atas panggung sandiwara. Dengan meminjam istilah Erving Guffman dalam teori dramaturgi, ormas harus mampu membedakan penampilan dalam dua domain. Yakni, panggung depan (front region) dan panggung belakang (back stage). Panggung depan adalah tempat melakukan pertunjukan, sedangkan panggung belakang merupakan wajah sesungguhnya. Melalui panggung belakang itulah, sikap politik sesungguhnya dari ormas dikemukakan.

Keempat, pimpinan ormas dapat bersikap kritis dan konstruktif. Itu berarti ormas harus bersikap kritis terhadap semua calon. Dalam posisi tersebut, ormas harus melihat secara cermat track record semua calon. Selanjutnya ormas cukup memberikan kriteria calon yang dibutuhkan sesuai dengan tantangan yang dihadapi setiap daerah. Jika posisi itu yang diambil, ormas akan lebih leluasa dan tidak memiliki beban politik ketika harus memberikan fatwa berupa landasan normatif dan etik.

Dari beberapa alternatif tersebut, rasanya posisi yang paling mungkin diambil pimpinan ormas adalah bersikap kritis dan konstruktif. Sikap kritis dan konstruktif itu akan memberikan keuntungan bagi ormas sehingga bisa memainkan peran pada level high politics dan tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis.
Diposting oleh di
 
. © 2007 Template feito por Templates para Você